Lembaga Sensor Film
Sejarah Sensor

Sejarah Sensor Film di Indonesia

PENTINGNYA peraturan sensor film mulai dirasakan ketika film sudah mulai diputar di bioskop tahun 1900. Ada berbagai konten yang dianggap tidak layak disaksikan oleh penonton kaum pribumi, yang dikhawatirkan merugikan pemerintahan kolonial Belanda. Sejak mulai beroperasinya Nederlandsche Bioscope Maatschappij (Perusahaan Bioskop Belanda)  di sebuah rumah di Kebon Jae, Tanah Abang (Manage),  sebelah pabrik kereta (bengkel mobil) Maatschappij Fuchss (5 Desember 1900), enam tahun kemudian dibuatlah peraturan sensor film.

Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Ordonansi pada tahun 1916 yang mengatur tentang film dan cara penyelenggaraan usaha bioskop atau ”gambar idoep”. Lembaga tersebut bernama  Commissie voor de Kuering van Films atau Komisi Pemeriksa Film (KPF). Sebagaimana disebutkan dalam Film Ordonantie No. 276, sistem penyensoran dilakukan pada pra-produksi (melalui  deskripsi film), tetapi jika dianggap perlu, film dipertunjukkan kepada KPF.

Sejalan dengan perkembangan toonil, bioskop makin menancapkan jejaknya dan membawa pengaruh dalam kehidupan masyarakat Hindia Belanda. Peraturan yang dibuat dan diterapkan secara longgar oleh pemerintah kolonial, mengakibatkan banyak orang yang menganggap bioskop telah membawa pengaruh buruk bagi rakyat pribumi, termasuk mengubah pandangan inlanders terhadap tuan-tuan kulit putih yang berkuasa.

Sir Hesketch Bell memberikan kesaksiannya lewat buku Administration in the Far East (1926), dalam perjalanan di Asia, tak satu pun manusia yang ditemui tak sependapat bahwa dampak film sangat menyedihkan bagi kewibawaan orang Eropa di Timur Jauh. Sebelum bioskop menyajikan bagian yang tidak baik dari masyarakat kulit putih, banyak bangsa kulit berwarna tidak mengetahui kejatuhan moral di kalangan terrtentu dalam masyarakat Barat.

Menyadari pengaruh buruk film dan bioskop, terutama yang dalam kacamata pemerintah kolonial yang dianggap menyerang kewibawaan mereka secara psikologis, Ordonansi 1916 pun berkali-kali mengalami pembaharuan sebagaimana yang tertera dalam Lembaran Negara  No.377 (1919),  No.688 (1919), dan No.742 (1922).

Dalam Film Ordonantie No. 377 (1919), disebutkan bahwa  KPF memiliki kewenangan:

a)  Mengizinkan film

b)  mengizinkan pertunjukan film ke khalayak untuk sementara

c)  menolak film seutuhnya atau sebagian

Sistem sensor masih sama dengan Lembar Negara No. 276, yaitu pada pra-produksi melalui  deskripsi film, atau jika dianggap perlu, film dipertunjukkan kepada KPF.

Larangan yang disebutkan dalam Lembar Negara No. 377 (1919), adalah:

a)  mengganggu ketertiban umum;

b)  melanggar kesusilaan, tata krama; atau,

c)  mengandung pengaruh yang merusak, seperti 'bahasa' atau 'perilaku' kasar; atau,

d)  mempunyai pengaruh buruk terhadap penonton.

Masih pada tahun yang sama,  dibuat aturan tambahan dalam Film Ordonantie No. 742,  yaitu  anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun dilarang menonton film, kecuali:

a)  KPF menyatakan bahwa film tersebut dianggap tidak merusak anak;

b)  Ada pengumuman yang jelas pada semua tempat termasuk di pintu masuk dan tertera pada karcis masuk bahwa film
     tersebut layak bagi anak-anak (semua umur).

Pada tahun 1922, sebagaimana yang disebutkan dalam Lembar Negara No. 688,  ada tambahan peraturan dalam  paragraf 6 Film Ordonantie No. 377 (1919), yaitu: ”Untuk membiayai administrasi dan pengawasan, pemohon membayar uang yang jumlahnya akan ditetapkan oleh Gubernur Jenderal kepada komisi sensor sebagai imbalan untuk penyensoran setiap film yang diajukan.”

Pada tahun 1925, melalui Film Ordonnantie 1925, Staadblad No.477, yang diberlakukan 1 Januari 1926, dilakukan pembaharuan seputar masalah KPF dengan meningkatkan sifatnya yang regional menjadi sentral bagi seluruh Hindia Belanda. Komisi ini beranggotakan 15 orang, termasuk 4 wanita Eropa, 1 wanita pribumi, 4 orang berkebangsaan bukan Eropa.

Pada Film Ordonnantie No. 477,  tahun 1925, disebutkan:

a)  Anak yang belum mencapai usia 17 tahun dilarang menonton film kecuali kalau bukti pengizinan menyatakan bahwa
     pertunjukan film tersebut tidak merusak anak;

b)  KPF menolak film yang dianggap melawan ketertiban umum, kesusilaan, atau dengan alasan lain merusak atau
     menentang tatakrama untuk orang berusia lebih dari 17 tahun;

c)  KPF memberi kesempatan kepada pemilik film yang filmnya ditolak (sebagian atau seluruhnya) untuk mengajukan
     keberatan atau keinginannya sebelum keputusan terakhir diambil;

d)  Bagian film yang ditolak akan dimusnahkan;

e)  Kepala Pemerintahan setempat dapat melarang pertunjukan hanya karena alasan ketertiban umum setempat;

f)  Gubernur Jenderal dapat mengizinkan pertunjukan film yang ditolak oleh komisikepada orang atau lembaga tertentu untuk
     tujuan riset ilmu pengetahuan atau untuk tujuan khusus yang lain;

Film Ordonnantie 1925 tersebut diperbaharui lagi oleh Film Ordonnantie 1926 (vide Staadblad No. 7), yang empat tahun kemudian diperbaharui lagi oleh Film Ordonnantie 1930 (vide Staadblad No. 447), yang menyebutkan bahwa:

a)  Direktur Pemerintah Dalam Negeri mengangkat dan memberhentikan Ketua dan anggota KPF;

b)  Komisi terdiri atas satu Ketua sekaligus sebagai anggota dan paling sedikit lima belas anggota serta seorang sekretaris;

Selanjutnya, dikberlakukan lagi Film Ordonnantie 1940 yang melahirkan Film Commisie (vide Staadblad No. 507), yang mengharuskan semua film sebelum diputar di bioskop (untuk umum) wajib disensor terlebih dahulu. Disebutkan dalam Film Ordonnantie 1940:

·  Ketua KPF diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Jenderal;

·  Anggota KPF diangkat dan diberhentikan oleh Dirketur Pemerintahan Dalam Negeri;

·  Film dilarang, apabila:  bertentangan kesusilaan;  tidak dikehendaki ditinjau dari sudut ketertiban umum;  kasar atau
   mempunyai pengaruh buruk ditinjau dari sudut lain.

·  Gubernur Jenderal mempunyai wewenang mengizinkan atau melarang pertunjukan film. Dalam hal ini KPF didengar
   sebelumnya.

Pada tahun 1942, pemerintahan Hindia Belanda bertekuk lutut di hadapan tentara pendudukan Jepang. Film Commissie dibubarkan, diganti dengan Dinas Propaganda tentara pendudukan Jepang Sendenbu Eiga Haikyusha (Peredaran Film), pada bulan Desember 1942. Isinya adalah:

Film-film Hollywood dilarang kecuali berisi konten:

a)  kejahatah barat

b)  persahabatan dengan Asia

Film-film yang dibolehkan harus mempertunjukkan:

a)  kehebatan militer Jepang

b)  budaya dan moral khas bangsa Jepang

c)  keinginan pemerintah Jepang

Film-film yang diproduksi harus:

a)  menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jepang

b)  menggambarkan hubungan yang baik antara Jepang dan Asia

c)  menggambarkan semangat nasionalisme

d)  memperlihatkan kehebatan tentara Jepang

e)  memperlihatkan kekayaan alam demi kesiapan menghadapi perang Pasifik

Pada masa perjuangan fisik untuk mempertahankan Republik Indonesia antara tahun 1945-1946, tidak ada lembaga yang menangani penyensoran film. Baru pada tahun 1948 diberlakukan kembali Film Ordonnantie 1940, yang lebih disempurnakan dan dimuat dalam Staadblad No. 155, yang menyatakan bahwa urusan pengawasan film dilakukan oleh Panitia Pengawas Film (PPF) di bawah Directeur van Binnenlandsche Bestuur. Sedangkan dalam kawasan yang masih dikuasai oleh Pemerintahan RI, khususnya di Yogyakarta, Dewan Pertahanan Nasional menerbitkan surat keputusan dan membentuk Badan Pemeriksaan Film yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Menteri Penerangan RI.

Pada tahun 1951, pemerintah menetapkan film memiliki aspek pendidikan dan budaya, sehingga PPF dipindah menjadi berada di bawah Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K). Ketentuan tersebut sebagaimana yang dipaparkan dalam Undang-Undang No. 23/ 1951, Tentang Penyerahan Urusan Penilikan Pilem dari Kementerian Dalam Negeri Kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, yang mulai diberlakukan pada tanggal 20 November 1951.

Dari Undang-undang No. 23 Tahun 1951, terlahir Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan  RI, No. 40439/ Kab. Tahun 1952. Keputusan Menteri ini memberi instruksi kepada Panitia Pengawas Film (PPF), selain melaksanakan pasal 9 Film Ordonantie No. 507 Tahun 1940, jugamelarang film-film, adegan-adegan, percakapan-percakapan, tulisan-tulisan atau inti moral dalam pilem-pilem yang bersifat:

a)  menganjurkan perang;

b)  melanggar codex perwira (azas kesatrian)

c)  meperlihatkan usaha untuk merobohkan pemerintah sendiri;

d)  memperlihatkan bahwa sesuatu tujuan atau maksud, baik maupun buruk, dapat dicapai dengan memakai kekerasan yang
     menggunakan senjata berlebih-lebihan, berualng-ulang.

Pemerintah RI menganggap bahwa bangsa Indonesia tidak boleh terkontaminasi oleh propaganda pihak asing melalui film yang dipertunjukkan untuk umum. Hal itu dikarenakan  bangsa Indonesia sedang berjuang untuk tetap ‘merdeka atau mati’. Jadi, bisa berbagai pesan disisipkan ke dalam film, yang akan lebih mudah mempengaruhi opini masyarakat secara tidak sadar agar mereka mulai berpihak kepada pihak Belanda/ penjajah.

Pada tanggal 5 Agustus 1964 telah diterbitkan Penetapan Presiden Nomor 1/ 1964. Dalam Penetapan Presiden tersebut di antaranya ada penegasan bahwa:

Film yang dibuat di Indonesia wajib:

·  Menjadi pendukung dan pembela dasar-dasar ideologi Pancasila dan Idologi negara Pancasila dan manifesto politik beserta
   pedoman pelaksanaannya;

·  Dalam  menggambarkan hal-hal yang mengandung pemberitaan kebijaksanaan Pemerintah memelihara agar supaya
   pemberitaan dan ulasan itu bersifat konstruktif dan tetap berpedoman pada manifesto politik beserta pedoman
   pelaksanaannya;

·  Memperlihatkan syarat-syarat ketertiban umum dan peraturan yang berlaku. 

Film yang diimpor harus memenuhi syarat-syarat:

·  Tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila, kepribadian bangsa Indonesia dan manifesto politik beserta pedoman
    pelaksanaannya;

·  Tidak menjadi alat propaganda ideologi lain

·  Sesuai dengan syarat-syarat ketertiban umum di Indonesia.

Melalui Instruksi Presiden No. 012/ 1964, urusan film dialihkan dari Kementerian PP dan K kepada Kementerian Penerangan. Sejauh menyangkut PPF, pada tanggal 21 Mei 1965 ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 46/SK/M/1965 yang mengatur penyelenggaraan penyensoran film di Indonesia melalui suatu lembaga yang bernama Badan Sensor Film (BSF). Adapun fungsi dan tugas BSF tetap menitik beratkan pada upaya menghindarkan masyarakat dari pengaruh buruk film, dan memperjelas eksistensi dan fungsi film untuk turut memantapkan program nation and character building.

Pembaharuan di Masa Orde Baru Memasuki awal dasawarsa 1990-an, keinginan sebagian besar masyarakat agar dibenarkan adanya beberapa stasiun televisi swasta untuk mendampingi TVRI semakin tidak terbendung lagi. Berita tentang beberapa stasiun televisi swasta yang akan memperoleh izin semakin santer. Untuk mengantipasi segala kemungkinan, mulailah digiatkan persiapan dan penyelenggaraan jajak pendapat tentang perlunya Undang-undang tentang Perfilman.

Rating system mulai diperkenalkan di Amerika pada tahun 1968, yang kini telah banyak diadopsi di dunia internasional, termasuk Indonesia mengadopsi rating system. Di beberapa negara, rating dilakukan oleh sektorpublik, termasuk di Indonesia. Namun, ada sebagian negara yang mempercayakan sektor swasta untuk melaksanakan rating.

  Rating yang kita kenal sebagai "Penggolongan Usia Penonton Film" dimaksudkan untuk mengklasifikasi film yang layak ditonton berdasarkan tingkat rata-rata usia penonton.Pada kenyataannya, hampir tidak ada negara yang memiliki persamaan pembatasan rata-rata usia penonton. Ada yang hanya membagi rata-rata usia penonton ke dalam 2 (dua) kelompok usia penonton, tetapi ada juga negara yang memberlakukan 10 (sepuluh) kelompok usia penonton.

  Persamaannya jelas.  Rating system ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebuah film menyangkut isu-isu seperti:  Agama (intoleransi, pelecehan, penodaan, penistaan); Kekerasan (sadisme, ancaman, perilaku yang mudahditiru); Perjudian; Narkotika, Psikotropika, ZatAdiktif (NAPZA); Diskriminasi (SARA, gender, stereotip);  seks&Pornografi, dan;Bahasa.

  Pada tanggal 30 Maret 1992 ditetapkanlah Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman. Dalam  Undang-Undang No. 8 Tahun 1992, dinyatakan  bahwa sensor film adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu.

  Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1992, film diarahkan untuk: (1) melestarikan dan mengembangkan nilai budaya bangsa; (2) membangun watak dan kepribadian bangsa serta dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia; (3) membina persatuan dan kesatuan bangsa; (4) meningkatkan kecerdasan bangsa; (4) mengembangkan potensi kreatif di bidang perfilman; (5) menjaga keserasian dan keseimbangan di antara berbagai kegiatan dan jenis usaha perfilman; (6) menjamin terpeliharanya ketertiban umum; (7) tidak merusak moral dan kesusilaan; (8) menjadi sarana hiburan yang sehat dengan demikian konten film harus sesuai dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tetap berpedoman pada asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas adil dan merata, asas peri kehidupan dalam keseimbangan, dan asas kepercayaan pada diri sendiri.

  Dari UU Perfilman Tahun 1992, lahir Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1994 Tentang Lembaga Sensor Film (LSF). Dalam PP No. 7 Tahun 1994 tersebut, LSF memiliki kewenangan:

a)  meluluskan sepenuhnya suatu film dan reklame film untuk diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum;

b)  memotong atau menghapus bagian gambar,adegan, suara dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame film yang tidak layak untuk dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum;

c)  menolak suatu film dan reklame film yang tidak layak untuk untuk diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum;

d)  menetapkan penggolongan usia penonton;

e)  menyimpan  dan/ atau memusnahkan potongan film hasil penyensoran dan film serta rekaman video impor yang sudah habis masa hak edar;

Memasuki era teknologi informasi, teknologi di bidang film turut berubah seiring dengan perkembangan zaman. Film yang sebelumnya hanya dapat direkam pada pita seluloid melalui kamera mekanik, kini sudah dapat direkam dengan sangat efektif dan efisien melalui kamera digital. Stasiun televisi pun tumbuh subur, berlomba menampilkan aneka acara yang menarik perhatian pemiarsa di tanah air.

Sebagai respon atas dinamika masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pada tahun 2009 pemerintah memperbarui Undang-undang Perfilman dengan melahirkan Undang-undang No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. 

Pada Pasal 1 UU Perfilman 2009, disebutkan bahwa:

-  Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan
   kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

-  Perfilman adalah berbagai hal yang berhubungan dengan film.

-  Budaya bangsa adalah seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan hasil karya bangsa Indonesia di seluruh wilayah
   nusantara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

-  Kegiatan perfilman adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat nonkomersial.

-  Usaha perfilman adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat komersial.

-  Masyarakat adalah warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang
   perfilman.

-  Iklan film adalah bentuk publikasi dan promosi film.

-  Insan perfilman adalah setiap orang yang memiliki potensi dan kompetensi dalam perfilman dan berperan dalam pembuatan
   film.

-  Sensor film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak
   umum.

Film-film yang dilarang berdasarkan UU No. 33 Tahun 2009 adalah:

-  Mendorong  khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahagunaan narkotika, psikotropika, dan zat
   adiktif lainnya;

-  Menonjolkan pornografi

-  Memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar-ras, dan/atau antar golongan

-  Menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agaman;

-  Merendahkan harkat dan martabat manusia

Penggolongan usia penonton berdasarkan UU No. 33 Tahun 2009 adalah:

Semua Umur (SU), 13 tahun atau lebih, 17 tahun atau lebih,  dan 21 tahun atau lebih.

Adapun yang berkenaan dengan sensor film, terdapat pada Bab VI, UU No. 33 Tentang Perfilman 2009.

Pada Pasal 57, disebutkan bahwa:

(1)  Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/ atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor.

(2)  Surat tanda lulus sensor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan penyensoran yang meliputi:

      a. penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film yang akan diedarkan dan/atau
          dipertunjukkan kepada khalayak umum;

      b. penentuan kelayakan film dan iklan film untuk diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum; dan

      c. penentuan penggolongan usia penonton film.

(3)  Penyensoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip memberikan perlindungan kepada
      masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film.

Pada Pasal 58, disebutkan bahwa:

(1)  Untuk melakukan penyensoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) dibentuk lembaga sensor
       film yang bersifat tetap dan independen.

(2)  Lembaga sensor film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.

(3)  Lembaga sensor film bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

(4)  Lembaga sensor film dapat membentuk perwakilan di ibukota provinsi.

Pada Pasal 59 ditegaskan bahwa:

"Surat tanda lulus sensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sensor film"

Prinsip penyensoran juga, dapat dilihat pada pasal 60, yang bunyinya:

(1)  Lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) melaksanakan penyensoran berdasarkan pedoman
      dan kriteria sensor film yang mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

(2)  Lembaga sensor film melaksanakan penyensoran berdasarkan prinsip dialog dengan pemilik film yang disensor.

(3)  Lembaga sensor film mengembalikan film yang mengandung tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan yang
      tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria sensor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik film yang disensor
      untuk diperbaiki.

(4)  Lembaga sensor film mengembalikan iklan film yang tidak sesuai dengan isi film sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
      Pasal 21 ayat (2) kepada pemilik iklan film untuk diperbaiki.

(5)  Lembaga sensor film dapat mengusulkan sanksi administratif kepada Pemerintah terhadap pelaku kegiatan perfilman atau
      pelaku usaha perfilman yang melalaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Selanjutnya, pada Pasal 61 disebutkan bahwa:

(1)  Lembaga sensor film memasyarakatkan penggolongan usia penonton film dan kriteria sensor film.

(2)  Lembaga sensor film membantu masyarakat agar dapat memilih dan menikmati pertunjukan film yang bermutu serta
      memahami pengaruh film dan iklan film.

(3)  Lembaga sensor film mensosialisasikan secara intensif pedoman dan kriteria sensor kepada pemilik film agar dapat
      menghasilkan film yang bermutu.

Sesuai dengan amanat UU Perfilman 2009, LSF senantiasa mengedepankan prinsip dialog dalam menjalankan penyensoran. Bahkan LSF sangat membuka ruang konsultasi pra-sensor bagi kreator yang hendak mendiskusikan filmnya. Dialog pra-sensor sudah berjalan secara efektif,  yang pada akhirnya ketika film disensorkan sudah bersih dari konten yang tidak diperkenankan oleh Undang-undang. Dialog pra-sensor, tidak dikenakan biaya apapun.

LSF juga juga berusaha untuk menampung aspirasi, saran atau masukan dari masyarakat penonton, terkait dengan perlindungan dari pengaruh negatif suatu film.***