Lembaga Sensor Film
header
ADAKAN DIALOG LEBIH LANJUT, LSF DAN KPI SATUKAN PERSPEKTIF DAN SEPAKAT PERBAHARUI NOTA KESEPAHAMAN

Kunjungan KPI ke LSF

Jakarta, Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat kembali mengadakan dialog lanjutan atas pertemuan kedua lembaga pada bulan awal Juli lalu. Pertemuan yang dilaksanakan pada hari Kamis, 30 Juli 2020 di kantor LSF ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil diskusi pertemuan sebelumnya serta menguatkan hubungan kerjasama kedua lembaga melalui nota kesepahaman (MoU).
Di awal pertemuan, Ketua LSF RI, Rommy Fibri Hardiyanto menyampaikan beberapa poin pokok bahasan mengenai masalah penerapan aturan oleh kedua lembaga yang memiliki perbedaan satu sama lain. Dalam penerapan aturan, LSF merujuk pada UU Perfilman No.33 tahun 2009, sedangkan KPI mengacu pada UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran).
Salah satu perbedaannya adalah mengenai batas usia dewasa (D) bagi penonton film atau tayangan televisi. Dalam UU perfilman, batas usia dewasa adalah 17 tahun ke atas. Sedangkan dalam UU penyiaran, batas usia dewasa adalah 18 tahun keatas. Hal ini kemudian menjadi masalah karena banyak ditemukan ketidaksesuaian klasifikasi usia bagi penonton film di televisi.
Perbedaan regulasi selanjutnya adalah jam tayang untuk penonton dewasa di televisi. LSF berpatokan bahwa jam tayang untuk dewasa adalah diatas pukul 23.00, sedangkan regulasi KPI diatas jam 22.00.
Perbedaan regulasi ini menjadi kendala bagi kedua lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasan. Karena itulah perlu ada sinergi dan  kesepahaman dalam peningkatan hubungan kerjasama kedua lembaga. Pembahasan mengenai MoU dilakukan agar kedua lembaga memiliki batu pijakan dalam menyelesaikan perbedaan regulasi tanpa harus menunggu terlebih dahulu revisi UU penyiaran. Komisioner KPI Pusat, Irsal Ambia mengatakan bahwa LSF dan KPI harus menguatkan landasan MoU terlebih dahulu dan soal teknis yang detail setelahnya. Pembaruan kerjasama ini merupakan bentuk upaya untuk memperbaiki kualitas program tayangan di Indonesia. Selain itu, ia turut menyinggung terkait pembentukan kebijakan dan instrumen dalam ranah media baru sebagaimana dua hal tersebut telah diterapkan dalam meregulasi konten di dunia penyiaran maupun perfilman.
Menyetujui terbentuknya regulasi yang mengatur persebaran konten pada media baru dan platform OTT (Over the Top), Nuning Rodiyah selaku Komisioner KPI Pusat mengusulkan untuk melibatkan para akademisi, orangtua, dan masyarakat luas dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD). Usulan tersebut sebagai upaya yang mendukung literasi dan diskusi bersama dalam menangani keresahan yang ditimbulkan oleh munculnya konten dalam media baru yang budaya, etika, dan normanya tidak sesuai di Indonesia.
Selain itu, ia juga memberikan alternatif penyelesaian masalah perbedaan perspektif antara LSF dan KPI perihal klasifikasi usia tayangan dan jam tayang. Dimana perbedaan landasan UU yang dijadikan acuan oleh kedua lembaga dapat disatukan dengan pemberian fungsi pengawasan bagi LSF bersama-sama dengan KPI, untuk mengawasi penayangan siaran televisi yang sesuai dengan jam tayang berdasarkan klasifikasi usia.
“Kita memang berdiri di atas UU yang berbeda, dan untuk membentuk kompromi di atas UU itu membutuhkan waktu yang lama. Saya kira kita harus bergerak bersama-sama. Syukur-syukur LSF juga memeriksa jam tayang di televisi, sehingga adanya ketentuan kategori D dan R itu ada konsekuensinya masing-masing”

Komentar

Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu. Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.